Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai asosiasi berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan gedung DPR RI pada hari ini. Aksi ini diperkirakan akan melibatkan banyak pengemudi dan mahasiswa. Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, kepolisian mengerahkan 6.118 personel gabungan di wilayah Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, tergantung kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari area demonstrasi guna menghindari kemacetan. Kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan, tanpa menggunakan senjata api.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menghimbau warga Jakarta untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari Rabu, 17 September 2025. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengemudi transportasi online akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi demonstrasi.
Tuntutan utama para pengemudi ojol meliputi:
- Mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur transportasi online dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
- Menuntut agar potongan tarif oleh aplikator dibatasi maksimal 10 persen.
- Meminta adanya regulasi yang jelas mengenai tarif pengantaran barang dan makanan.
- Menuntut audit terhadap potongan tarif yang dilakukan oleh regulator.
- Menuntut penghapusan sistem yang dianggap merugikan pengemudi dan membuat tarif lebih murah.
- Meminta pengusutan tuntas kasus kematian pengemudi ojol, Affan Kurniawan.
- Menuntut pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.
Pihak kepolisian berharap aksi demonstrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi publik dapat berjalan dengan lancar.
