Ekuador dilanda kekacauan. Pemerintah memberlakukan status darurat selama 60 hari akibat demonstrasi besar yang dipicu oleh kebijakan baru.
Presiden Daniel Noboa mengambil langkah ini sebagai upaya meredam amarah publik yang tersulut oleh penghapusan subsidi solar secara tiba-tiba minggu lalu. Keputusan ini memicu gelombang protes besar di seluruh negeri.
Pemerintah menyebutkan "kerusuhan internal yang parah" sebagai alasan utama penetapan status darurat yang mencakup seluruh 24 provinsi. Tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban di berbagai kota.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ekuador menyatakan bahwa pengerahan pasukan bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap layanan publik dan memastikan kebebasan bergerak bagi warga. Kendati demikian, kebebasan berkumpul dibatasi jika berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Laporan menunjukkan bentrokan antara warga Ekuador dan aparat kepolisian di ibu kota Quito. Pengunjuk rasa merobohkan barikade, sementara polisi merespons dengan gas air mata.
Pemicunya adalah penghapusan subsidi solar nasional yang berlaku mulai hari Sabtu. Pemerintah berdalih, dana yang dihemat akan dialihkan ke program sosial untuk meringankan beban keuangan negara.
"Selama puluhan tahun, subsidi solar telah membebani anggaran negara sebesar US$1,1 miliar tanpa benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan," jelas pemerintah melalui platform X.
Keputusan ini secara drastis menaikkan harga solar dari US$1,80 menjadi US$2,80 per galon, mengakhiri subsidi yang telah berlangsung puluhan tahun. Langkah serupa sebelumnya pernah dicoba namun gagal karena penolakan publik.
Warga Ekuador khawatir bahwa kenaikan harga solar akan berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah berjanji akan menerapkan mekanisme stabilisasi harga pada 11 Desember untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga global, meskipun detailnya masih belum jelas.
