Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan Djamari dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (17/9).
Djamari adalah sosok yang tidak asing di dunia militer. Lulusan Akabri (kini Akmil) tahun 1971 ini lebih senior tiga tahun dari Prabowo. Pengalaman Djamari meliputi jabatan-jabatan strategis seperti Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, hingga Kepala Staf Umum TNI pada tahun 2000. Ia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal.
Prabowo bahkan memberikan Djamari pangkat Jenderal Kehormatan. Djamari menyatakan bahwa ia diperintahkan Prabowo untuk mengabdikan sisa hidupnya bagi bangsa dan negara.
Mengapa Prabowo memilih sosok senior ini untuk posisi Menko Polhukam?
Penunjukan Djamari mengindikasikan bahwa Prabowo sangat menghargai senioritas, sebuah tradisi penting dalam dunia militer. Sebagai koordinator, Menko Polhukam membutuhkan sosok yang senior dan berpengalaman untuk memfasilitasi koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Pemberian gelar Jenderal Kehormatan memperkuat otoritas Djamari sebagai Menteri Koordinator yang akan mengkoordinasi TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Posisi Wamenhan dan Ses Menko Polhukam juga diisi oleh purnawirawan jenderal bintang tiga dari TNI AD.
Kedekatan Prabowo dan Djamari terjalin sejak lama di lingkungan militer. Prabowo yang awalnya masuk Akabri tahun 1973, kemudian bergabung dengan angkatan 1974. Djamari, sebagai senior angkatan 1971, pernah menjadi pengasuh angkatan 1974, sehingga memiliki hubungan personal dengan Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin. Bahkan, Djamari pernah menjadi komandan Prabowo saat di Akabri.
Hubungan keduanya berlanjut setelah reformasi. Djamari ikut bergabung dengan Partai Gerindra yang didirikan Prabowo, menunjukkan adanya rekonsiliasi personal antara keduanya.
Penunjukan Djamari menunjukkan bahwa Prabowo tidak menyimpan dendam dan lebih mengutamakan pengalaman serta hubungan personal di masa lalu.
Fakta menariknya, Djamari pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP saat itu merekomendasikan pemecatan Prabowo karena terlibat dalam operasi penculikan aktivis pada 1997-1998. Terlepas dari sejarah itu, Prabowo tetap mempercayakan posisi strategis Menko Polhukam kepada Djamari.
