Rencana pembelian mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di Timor Leste memicu amarah publik. Aksi demonstrasi besar-besaran melanda negara tersebut, bahkan berujung pada kericuhan.
Awalnya, warga Timor Leste mendesak partai politik untuk membatalkan rencana pengadaan mobil dinas. Aksi protes berlanjut dengan ribuan orang, mayoritas mahasiswa, turun ke jalan di dekat gedung Parlemen Nasional di Dili. Mereka mengecam rencana pemberian mobil kepada seluruh 65 anggota parlemen.
Unjuk rasa damai berubah menjadi bentrokan ketika beberapa demonstran melemparkan batu ke arah polisi, yang kemudian menembakkan gas air mata. Para demonstran bersumpah akan terus melakukan aksi hingga rencana pembelian dibatalkan. Mereka menuntut agar anggaran mobil dinas dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Aktivis setempat mengecam kebiasaan buruk pembelian mobil dan mendesak penghentian praktik korupsi. Para demonstran membawa spanduk dengan tulisan yang mengkritik pemerintah dan membakar ban serta kendaraan di dekat gedung parlemen.
Timor Leste, negara termuda di Asia Tenggara, menghadapi masalah kesenjangan, malnutrisi, dan pengangguran yang tinggi, dengan ekonomi yang bergantung pada minyak.
Parlemen Menyerah, Pembelian SUV Dibatalkan
Menghadapi tekanan publik, Parlemen Timor Leste akhirnya membatalkan rencana pembelian SUV Toyota Prado untuk para anggota parlemen. Anggaran sebesar US$4,2 juta yang disetujui sebelumnya untuk pembelian mobil tersebut kini dibatalkan. Tender pembelian yang dijadwalkan selesai bulan ini menuai kemarahan publik, terutama karena lebih dari 40 persen penduduk hidup dalam kemiskinan.
Demonstran Tetap Skeptis
Meskipun parlemen telah membatalkan pembelian SUV, masyarakat Timor Leste tetap skeptis. Ribuan demonstran kembali turun ke jalan, menuntut jaminan bahwa rencana tersebut benar-benar dihentikan.
Para demonstran khawatir bahwa mobil-mobil tersebut mungkin sudah dalam perjalanan. Mereka ingin memastikan bahwa uang pajak mereka tidak disalahgunakan. Parlemen kemudian mengadopsi resolusi untuk membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dan memerintahkan Sekretariat Jenderal Parlemen untuk mengelola kendaraan yang ada secara efisien.
