Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi Berat Terhadap Israel: Perdagangan Bebas Ditangguhkan?

Komisi Eropa menggemparkan dunia dengan proposal kontroversial: menangguhkan perdagangan bebas dengan Israel dan menjatuhkan sanksi kepada dua menteri penting. Langkah ini, jika disetujui, akan menjadi pukulan serius bagi hubungan Israel-Uni Eropa yang telah terjalin lama.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas situasi di Gaza. "Peristiwa mengerikan yang terjadi di Gaza setiap hari harus dihentikan," tegasnya, menekankan perlunya gencatan senjata segera, akses bantuan kemanusiaan tanpa batas, dan pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas.

Proposal ini muncul setelah serangan darat pasukan Israel di Kota Gaza dan penyelidikan PBB yang menuduh Israel melakukan genosida.

Inti dari proposal ini adalah penangguhan pilar perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Israel-Uni Eropa, sebuah perjanjian yang telah mengatur hubungan politik dan diplomatik kedua belah pihak selama puluhan tahun. Komisaris Perdagangan Maros Sefcovic menjelaskan bahwa jika mayoritas yang memenuhi syarat tercapai, Uni Eropa akan mengenakan tarif senilai 230 juta euro pada 37% dari impor Uni Eropa dari Israel yang mencapai 15,9 miliar euro.

Israel adalah mitra dagang utama Uni Eropa. Pada tahun 2024, perdagangan Uni Eropa-Israel mencapai rekor 42,6 miliar euro, di mana 37% di antaranya mendapat "perlakuan istimewa". Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa langkah ini akan berdampak signifikan bagi Israel.

Selain itu, Komisi Eropa juga membekukan dukungan bilateral untuk Israel, kecuali dukungan untuk masyarakat sipil dan Yad Vashem. Hal ini akan memengaruhi jutaan euro dana yang direncanakan untuk Israel, menghentikan dukungan keuangan langsung dan proyek kerja sama kelembagaan. Israel diperkirakan akan menerima sekitar 6 juta euro per tahun antara tahun 2025 dan 2027. Proyek-proyek senilai sekitar 14 juta euro, termasuk inisiatif kemitraan dan kerja sama regional terkait Perjanjian Abraham, juga akan ditangguhkan.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengkritik proposal ini sebagai "terdistorsi secara moral dan politik" dan memperingatkan bahwa langkah-langkah yang menentang Israel akan merugikan kepentingan Eropa sendiri dan akan ditanggapi dengan tindakan balasan.

Akankah Proposal Ini Lolos?

Penangguhan ketentuan perdagangan bebas memerlukan persetujuan mayoritas yang memenuhi syarat dari 27 anggota Uni Eropa, yang dikenal sebagai "aturan mayoritas ganda" yang terdiri dari minimal 55% negara anggota (15/27) dan 65% populasi Uni Eropa. Ini berarti dukungan dari negara-negara besar seperti Italia atau Jerman sangat penting. Namun, kedua negara tersebut belum secara terbuka mendukung sanksi terhadap Israel.

Claudio Francavilla dari Human Rights Watch berpendapat bahwa posisi negara-negara yang belum mendukung sanksi "tidak dapat dipertahankan secara moral dan hukum" dan secara de facto telah melumpuhkan tindakan Uni Eropa.

Kaja Kallas mendesak negara-negara anggota yang tidak setuju dengan proposal tersebut untuk mengusulkan alternatif.

Proposal ini juga mencakup sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, serta 10 anggota Hamas. Namun, sanksi yang ditargetkan memerlukan persetujuan bulat dari 27 negara anggota, sehingga kemungkinan besar tidak akan lolos. Hongaria dan Republik Ceko secara konsisten menentang sanksi yang ditargetkan.

Beberapa negara Uni Eropa telah mengambil langkah sepihak terhadap Israel dalam beberapa bulan terakhir. Spanyol melarang Ben Gvir dan Smotrich memasuki negara itu dan memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Israel, serta melarang masuknya pejabat Israel yang diduga terlibat dalam genosida. Slovenia telah memberlakukan embargo senjata penuh terhadap Israel, sementara Jerman telah menangguhkan ekspor militer ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Swedia dan Belanda juga telah meminta Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dengan Israel.

Namun, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengundurkan diri karena kegagalan pemerintahnya menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Israel.

Scroll to Top