Setelah perundingan intensif selama dua hari di Madrid, kesepakatan penting terkait TikTok antara Amerika Serikat dan China akhirnya tercapai. China dilaporkan setuju untuk sepenuhnya mengalihkan kepemilikan bisnis TikTok di Amerika kepada investor asal AS.
Gedung Putih mengumumkan penandatanganan perintah eksekutif yang memperpanjang batas waktu penjualan TikTok di AS hingga 1 Desember. Sebelumnya, larangan TikTok seharusnya mulai berlaku pada 17 September.
TikTok, dengan valuasi pasar sekitar 50 miliar dolar AS dan lebih dari 170 juta pengguna di AS, kerap dituduh berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Kekhawatiran ini muncul karena perusahaan induknya, ByteDance, dituding mengumpulkan data pengguna yang dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah China, sehingga dianggap mengancam keamanan nasional AS.
Seorang profesor studi internasional berpendapat bahwa AS khawatir TikTok dapat digunakan untuk operasi kognitif atau infiltrasi di AS. Meskipun demikian, popularitas TikTok di kalangan warga Amerika membuat penjualan menjadi solusi yang lebih baik.
Analis melihat kesepakatan ini sebagai bentuk konsesi dari pihak China, yang didorong oleh tekanan politik dan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Penjualan TikTok diharapkan dapat membawa masuk devisa yang signifikan ke China.
Ekonomi China semakin tertekan akibat perang dagang yang kembali digencarkan oleh AS sejak Februari lalu. Tarif tinggi yang dikenakan pada barang-barang asal China menyebabkan penurunan ekspor ke AS sebesar 15% pada tahun 2025.
Dalam perundingan di Madrid, kedua pihak membahas isu-isu penting seperti pengurangan tarif, ekspor teknologi, pemberantasan fentanyl, dan pencucian uang. Beberapa analis berpendapat bahwa China menggunakan TikTok sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan keringanan tarif atau akses ke teknologi canggih dari AS.
Namun, kesepakatan ini juga dipandang sebagai kompromi dari kedua belah pihak, mengingat AS juga tidak ingin isu ini memengaruhi pemilu sela. Seorang pengusaha real estate berpendapat bahwa TikTok digunakan sebagai "kartu tawar" oleh China, mirip dengan penggunaan rare earth di masa lalu. Pemerintah AS kemungkinan membuat konsesi tertentu agar masalah ini tidak mengganggu pemilu.
Isu perdagangan AS-China lainnya, seperti masalah tanah jarang, akan dibahas dalam perundingan yang akan datang.
