Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Resolusi tersebut juga menuntut Israel mencabut semua pembatasan pada pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina tersebut.
Draf resolusi yang diajukan oleh sepuluh anggota terpilih DK PBB itu juga mendesak pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza.
Dalam pemungutan suara yang diadakan pada Kamis (18/9), resolusi tersebut memperoleh dukungan dari 14 negara anggota DK PBB. Veto ini menandai keenam kalinya AS menggunakan haknya untuk memblokir resolusi DK PBB terkait konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung selama hampir dua tahun.
Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, menyatakan keprihatinannya sebelum pemungutan suara, dengan mengatakan bahwa kelaparan telah terkonfirmasi di Gaza, bukan hanya diproyeksikan atau dideklarasikan. Ia juga menyoroti perluasan operasi militer Israel di Kota Gaza yang memperburuk penderitaan warga sipil, sehingga memaksa tindakan segera.
AS, sebagai sekutu dekat Israel, secara konsisten melindungi negara tersebut di forum PBB. Meskipun pekan lalu Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengkritik serangan Tel Aviv terhadap Qatar, tindakan veto terbaru ini menunjukkan bahwa AS tetap teguh dalam memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.
Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, menjelaskan bahwa penolakan AS terhadap resolusi tersebut disebabkan oleh kegagalannya untuk mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri. Ortagus menekankan bahwa resolusi tersebut justru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas.
Ortagus menambahkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya konflik, dan bahwa perang dapat diakhiri jika Hamas membebaskan sandera dan meletakkan senjata.
