Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghalangi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Tindakan ini semakin menegaskan posisi AS sebagai sekutu setia Israel di panggung internasional.
Ini bukan kali pertama AS menggunakan hak vetonya terkait konflik Israel-Palestina. Tercatat, AS telah 16 kali memveto resolusi terkait perang di Gaza, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel.
Dalam pemungutan suara terbaru, 14 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, namun veto AS menggagalkan upaya tersebut. Resolusi ini juga menuntut Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pembebasan segera serta tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
AS beralasan bahwa resolusi tersebut gagal mengutuk Hamas dan tidak mengakui hak Israel untuk membela diri. Menurut AS, resolusi itu justru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas. AS menekankan bahwa Hamas bertanggung jawab atas pecahnya konflik dan dapat mengakhirinya dengan membebaskan sandera dan meletakkan senjata.
Keputusan AS ini menuai kecaman dari Otoritas Palestina, yang menyatakan penyesalan dan kekecewaannya. Mereka menilai veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan tindakan agresinya terhadap rakyat Palestina dan mengabaikan hukum internasional. Palestina mendesak AS untuk meninjau kembali kebijakannya demi menegakkan keadilan dan perdamaian.
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, dengan laporan kelaparan yang meluas dan akses bantuan yang terbatas. Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan militer di wilayah tersebut, memperparah penderitaan warga sipil.
Posisi AS yang konsisten dalam mendukung Israel di PBB mencerminkan aliansi strategis yang kuat antara kedua negara. Meskipun ada tekanan internasional yang meningkat untuk mengakhiri konflik, AS tampaknya tetap teguh dalam dukungannya terhadap Israel, termasuk melalui penggunaan hak vetonya di DK PBB.
