Sejumlah negara, termasuk Australia, Belgia, Inggris, dan Kanada, dikabarkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina merdeka menjelang pertemuan tahunan Majelis Umum PBB pada 22 September 2025. Momentum ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap diplomasi internasional terkait isu Palestina-Israel.
Menurut informasi yang beredar, selain negara-negara yang disebutkan di atas, Portugal, Malta, Luksemburg, San Marino, Andorra, dan Prancis juga diperkirakan akan melakukan pengakuan serupa. Bahkan, ada satu negara lagi yang belum disebutkan namanya, dengan spekulasi mengarah ke Jepang. Namun, Amerika Serikat dilaporkan telah melobi Jepang untuk tidak mengakui Palestina.
Status Kenegaraan Palestina Saat Ini
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan kemerdekaan Negara Palestina pada tahun 1988. Sejak itu, 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dengan Meksiko menjadi negara terbaru pada Januari lalu. Meskipun demikian, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, masih berpegang pada pendirian bahwa pengakuan hanya akan terjadi setelah adanya kesepakatan "solusi dua negara" antara Palestina dan Israel.
Palestina saat ini memiliki status pengamat di PBB, namun tidak memiliki hak suara. Keanggotaan penuh PBB membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat memiliki hak veto.
Otoritas Palestina (PA), yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat dan memiliki misi diplomatik di berbagai negara. PA juga menerbitkan paspor dan menjalankan sistem kesehatan serta pendidikan Palestina. Sementara itu, Jalur Gaza dikelola oleh Hamas sejak tahun 2007.
Motivasi di Balik Pengakuan
Negara-negara yang berencana mengakui Palestina menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan serangannya di Gaza, membatasi pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, dan kembali berkomitmen pada proses perdamaian.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menekankan bahwa pengakuan ini harus disertai dengan reformasi di Otoritas Palestina untuk meningkatkan tata kelola dan menjadikannya mitra yang lebih kredibel.
Implikasi Praktis Pengakuan
Meskipun ada yang berpendapat bahwa pengakuan ini hanyalah simbolis, Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menyatakan bahwa hal itu dapat mengarah pada kemitraan yang setara. Vincent Fean, mantan konsul jenderal Inggris di Yerusalem, menambahkan bahwa hal itu dapat memaksa negara-negara untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Israel, termasuk kemungkinan pelarangan produk dari permukiman Israel di wilayah pendudukan.
Reaksi Israel dan Amerika Serikat
Israel mengkritik rencana pengakuan ini dan menyatakan bahwa hal itu akan memberi imbalan kepada Hamas atas serangan pada Oktober 2023. Sementara itu, Amerika Serikat menentang keras langkah tersebut dan bahkan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Palestina, termasuk melarang Mahmoud Abbas dan tokoh PA lainnya menghadiri Majelis Umum PBB.
