Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan penting ke Paviliun Indonesia di ajang World Expo 2025, Osaka, Jepang. Kunjungan ini menegaskan ambisi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di kancah global dan memamerkan inovasi serta solusi berkelanjutan.
Didampingi Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, kehadiran Presiden menjadi motivasi untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan visi Indonesia Emas 2045. Paviliun ini bukan hanya pameran, melainkan platform untuk memperkuat jaringan investasi, terutama di sektor industri hijau.
Sejak dibuka pada April 2025, Paviliun Indonesia telah menarik perhatian lebih dari 2,8 juta pengunjung, dengan berhasil mengumpulkan komitmen investasi senilai US$23,8 miliar atau sekitar Rp396 triliun. Paviliun ini menampilkan beragam acara menarik, termasuk lebih dari 100 pertunjukan seni, 90 pameran produk, serta 60 forum bisnis dan pertemuan "one-on-one".
Presiden Prabowo mengapresiasi capaian tersebut dan menyoroti potensi dampak signifikan terhadap investasi, perdagangan, dan pariwisata Indonesia.
Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, yang juga menjabat sebagai Konsul Jenderal Paviliun Indonesia, menyatakan bahwa antusiasme pengunjung, khususnya warga Jepang, sangat tinggi. Presiden juga mendukung penuh partisipasi Indonesia dalam Expo 2030 Riyadh.
Paviliun Indonesia akan terus menyajikan program unggulan hingga penutupan Expo pada Oktober 2025. Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang kompetitif, berdaya saing, dan siap berkontribusi secara signifikan di tingkat global.
Keberhasilan Paviliun Indonesia merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dari sektor swasta dan pemerintah, termasuk Astra, Artha Graha Peduli, KAPPI, Pertamina, Barito Pacific Group, Royal Golden Eagle (RGE), Indofood, Japfa, BPDP, Garuda Indonesia, Telkomsel, serta dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
