Pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Barat telah memicu reaksi keras dari Israel. Pemerintahan dan politisi Zionis bahkan membuka wacana pencaplokan penuh wilayah Tepi Barat. Langkah ini sontak menuai kecaman internasional, terutama dari negara-negara Arab.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara tegas mengancam akan mengambil tindakan balasan jika Israel nekat melakukan aneksasi. Pesan keras dari Saudi yang disampaikan kepada Israel menyebutkan bahwa aneksasi akan memiliki konsekuensi besar di berbagai bidang. Saudi bahkan mengancam akan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan Israel.
Saudi telah memperingatkan Israel bahwa aneksasi Tepi Barat adalah garis merah yang bisa menggagalkan normalisasi hubungan berdasarkan Perjanjian Abraham. Ancaman ini muncul menjelang pemungutan suara Majelis Umum PBB terkait pengakuan negara Palestina.
Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa aneksasi Israel atas Tepi Barat berpotensi merusak hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Arab. Situasi ini diperburuk dengan langkah Inggris, Kanada, dan Australia yang telah mengakui negara Palestina.
Sebagai informasi, Perjanjian Oslo tahun 1993 membagi Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A (kendali penuh Otoritas Palestina), Area B (pemerintahan administratif Otoritas Palestina, keamanan Israel), dan Area C (lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, kendali administratif dan keamanan Israel). Israel berencana mencaplok seluruh wilayah tersebut.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama sekutu-sekutunya mengecam keras keputusan Inggris, Australia, dan Kanada yang mengakui negara Palestina. Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap gagasan negara Palestina dan berjanji untuk menanggapi tindakan tersebut. Bahkan, beberapa anggota koalisinya mendorong aneksasi Tepi Barat sebagai bentuk balasan.
Netanyahu menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina setelah serangan 7 Oktober merupakan "hadiah besar kepada teror." Dia menegaskan bahwa negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan. Netanyahu berencana membahas masalah ini dengan Presiden AS.
