Tel Aviv – Gelombang pengakuan terhadap Negara Palestina oleh empat negara Barat – Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal – memicu reaksi keras di Israel. Dua menteri garis keras menyerukan aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat sebagai balasan atas langkah tersebut.
Keputusan keempat negara itu, yang diumumkan pada Minggu (21/9/2025), didasari oleh kekecewaan atas konflik di Gaza dan bertujuan untuk memajukan solusi dua negara. Lebih dari 140 negara lain telah lebih dulu mengakui aspirasi Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dengan nada keras, menyerukan "penerapan kedaulatan yang cepat" di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat), serta pembubaran Otoritas Palestina. Ia berencana mengajukan proposal aneksasi pada rapat kabinet mendatang.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dikenal sering menyerukan aneksasi, juga menyampaikan sentimen serupa. Ia menyatakan bahwa era di mana negara lain menentukan masa depan Israel telah berakhir. Menurutnya, satu-satunya respons terhadap langkah pro-Palestina ini adalah kedaulatan atas Tepi Barat dan penghapusan ide Negara Palestina dari agenda.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam pengakuan tersebut sebagai "hadiah besar bagi terorisme" dan bersikeras bahwa "Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan." Ia berjanji untuk melawan langkah ini di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa hari mendatang. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan menentang "propaganda palsu" dan seruan untuk Negara Palestina, yang dianggapnya membahayakan keberadaan Israel dan memberikan imbalan kepada teroris.
