Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut perwakilan organisasi buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Pertemuan ini didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yang bersama-sama mendengarkan masukan dari para demonstran.
Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025. Tampak hadir Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendampingi Puan.
Puan mempersilakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, untuk menyampaikan aspirasi massa buruh. Andi Gani mengungkapkan kekhawatiran atas kejadian kerusuhan dan anarkisme yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan bahwa selama aksi buruh, tidak pernah terjadi pembakaran.
Andi Gani juga menekankan dukungannya agar DPR RI menjadi rumah rakyat dan berharap DPR tidak takut intimidasi dalam menyerap aspirasi rakyat.
Puan: Kami Akan Berjuang
Menanggapi aspirasi buruh, Puan Maharani menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian DPR. Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.
Puan mengajak semua pihak untuk selalu mawas diri dan bergotong royong dalam membangun bangsa. Ia menekankan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Puan berkomitmen bahwa pembahasan legislasi di DPR RI akan melibatkan masyarakat. Ia ingin DPR menghasilkan undang-undang yang komprehensif, adil, dan adaptif, serta menyeimbangkan perlindungan pekerja dengan kepastian usaha, dengan mengintegrasikan keputusan-keputusan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dengan membawa lima tuntutan, yaitu mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, dan menegakkan supremasi sipil.
Andi Gani juga menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menolak reformasi kepolisian disusupi kepentingan apa pun, serta menegaskan bahwa soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menambahkan bahwa KSPSI dan KSPI mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Ia mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR akan menerima delegasi buruh dalam aksi hari ini.
