Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas dengan berencana menjatuhkan sanksi terarah kepada para pemimpin kelompok pemukim Israel. Keputusan ini merupakan respons terhadap pernyataan kontroversial pejabat Israel terkait aneksasi wilayah Palestina. Singapura juga memberikan sinyal kuat untuk mengakui negara Palestina, dengan mempertimbangkan kondisi yang tepat.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, secara terbuka mengkritik keras para politisi Israel yang menyerukan pencaplokan sebagian Tepi Barat atau Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa Singapura akan memberikan "sanksi terarah" kepada para pemimpin kelompok pemukim Israel sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai sanksi ini akan diumumkan dalam waktu dekat.
Balakrishnan menegaskan kembali posisi Singapura yang menentang pembangunan dan perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Proyek permukiman E1, khususnya, dianggap sebagai proyek yang memecah belah di Tepi Barat dan merusak harapan solusi dua negara.
Lebih lanjut, Balakrishnan mengisyaratkan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina bukanlah sebuah pertanyaan "apakah," melainkan "kapan." Singapura akan mengakui Palestina ketika negara tersebut memiliki pemerintahan yang efektif, mengakui hak Israel untuk hidup, dan secara tegas menolak segala bentuk terorisme.
Pemerintah Singapura berpendapat bahwa penyelesaian komprehensif dan berkelanjutan terhadap konflik berkepanjangan ini hanya dapat dicapai melalui negosiasi yang menghasilkan dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai, aman, dan bermartabat. Singapura menentang segala tindakan Israel yang berpotensi mengganggu atau melemahkan solusi dua negara ini, dan tidak akan mengakui aneksasi sepihak atas wilayah pendudukan, karena hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Pada konferensi tingkat tinggi PBB yang membahas Palestina dan implementasi solusi dua negara, Singapura diwakili oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri, Gan Siow Huang, yang menegaskan kembali dukungan kuat negara tersebut terhadap solusi dua negara.
