DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang. Walau disetujui, para pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, serta perlunya peningkatan pendapatan negara.
APBN 2026 mengalami perubahan dibandingkan rancangan awal. Belanja negara naik menjadi Rp3.842,7 triliun dari sebelumnya Rp3.786,4 triliun. Pendapatan negara juga naik, walau tidak signifikan, menjadi Rp3.153,9 triliun dari Rp3.147,6 triliun. Akibatnya, APBN 2026 didesain dengan defisit Rp 689,1 triliun.
Menteri Keuangan meyakinkan publik bahwa defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,6% masih dalam batas aman dan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty, sependapat bahwa defisit ini masih dalam batas aman. Namun, ia menyoroti peningkatan penerimaan negara yang tipis. Ia menekankan perlunya strategi untuk meningkatkan tax ratio agar tidak menambah beban utang.
Telisa juga menyoroti potensi peningkatan pajak. Ia meminta pemerintah untuk tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah atau UMKM yang tengah berjuang, tetapi fokus pada perluasan basis pajak dan inovasi, terutama menyasar korporasi besar dan kelas atas yang sering melakukan penghindaran pajak.
Pajak kekayaan dan pajak barang mewah juga dinilai potensial, asalkan tepat sasaran. Selain itu, penutupan kebocoran pajak di korporasi besar dan pemberantasan korupsi juga penting untuk meningkatkan penerimaan negara.
Alokasi Anggaran Prioritas APBN 2026
Menteri Keuangan memaparkan alokasi anggaran untuk berbagai agenda prioritas:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan UMKM dan mendorong ekonomi lokal. Pengamat mempertanyakan anggaran MBG yang kembali ke angka awal setelah sebelumnya dikoreksi, mengingat banyaknya kendala dalam implementasi program ini.
Ketahanan Energi: Rp402,4 triliun
Anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, mempercepat transisi energi, dan menstabilkan harga energi. Pengamat menekankan pentingnya investasi pada energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor migas.
Pendidikan: Rp769,1 triliun
Anggaran ini dialokasikan untuk gaji guru, beasiswa, dan berbagai program pendidikan lainnya. Sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG.
Perlindungan Sosial: Rp508,2 triliun
Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kesehatan: Rp244 triliun
Anggaran ini akan digunakan untuk penguatan jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit. Sebagian anggaran kesehatan juga dialihkan untuk program MBG.
Penguatan Desa
Fokus pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Pertahanan
Anggaran ini ditujukan untuk modernisasi alutsista, memperkuat Komando Cadangan, memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Pengamat menekankan pentingnya transparansi dan perincian dalam alokasi anggaran pertahanan.
