Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan adanya indikasi praktik tak sedap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang politikus terendus meminta jatah proyek pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program tersebut.
Kegeraman Nanik memuncak saat politikus tersebut menghubunginya di tengah upaya penanganan kasus keracunan massal. Alih-alih menawarkan bantuan, sang politikus justru meminta proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Serius ini ada yang WA saya… bukannya bantu saya mengomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur," ungkap Nanik dalam sebuah konferensi pers. Ia mengaku langsung memblokir nomor politikus tersebut.
Nanik menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menindak tegas SPPG yang bermasalah, tanpa pandang bulu. "Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya enggak peduli. Karena ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Transparansi program MBG memang menjadi sorotan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai carut marut program ini disebabkan sistem perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan secara tertutup.
"Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya," kata Ubaid. Ia menambahkan, program ini sarat akan konflik kepentingan yang memperburuk keadaan.
Ubaid menuntut keterbukaan dalam proses perencanaan dan penunjukan dapur, menghindari praktik ‘jatah’ bagi pihak-pihak tertentu. "Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini," pungkasnya.
