Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan adanya indikasi politisasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang politikus terindikasi mencoba memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi dengan meminta proyek pengelolaan dapur penyedia makanan.
Nanik S Deyang merasa geram dengan tindakan tersebut, terutama di tengah upaya penanganan kasus keracunan massal yang terjadi. Alih-alih memberikan solusi, oknum politikus tersebut justru meminta proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Serius, ada yang mengirim pesan kepada saya, dan saya jawab ‘Anda politikus, seharusnya membantu mengatasi masalah keracunan, bukan malah meminta jatah dapur’," tegas Nanik.
Ia bahkan tidak ragu untuk memblokir nomor kontak politikus tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap permintaan yang dianggap tidak pantas.
Nanik menegaskan komitmennya untuk menindak tegas SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu.
"Siapa pun pemiliknya, bahkan jika itu seorang jenderal, jika melanggar, akan saya tindak. Ini menyangkut nyawa manusia," tandasnya.
Transparansi program MBG memang menjadi sorotan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa permasalahan dalam program ini disebabkan oleh sistem perencanaan dan evaluasi yang tertutup.
"Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, dan orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Ini merusak seluruh sistem," ujar Ubaid.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
"Semuanya harus terbuka, mulai dari perencanaan hingga penunjukan dapur. Jangan sampai ada pembagian jatah untuk pihak-pihak tertentu, seperti TNI, Polri, atau partai politik," pungkasnya.
