Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terkait program makan bergizi gratis (MBG) setelah serangkaian kasus keracunan mencuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengumumkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, yakni unit pengelola dapur program MBG yang terindikasi menjadi penyebab keracunan.
"SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan operasionalnya sementara waktu. Kami akan lakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh," ujar Zulkifli Hasan saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Evaluasi akan difokuskan pada beberapa aspek krusial, termasuk kedisiplinan, kualitas bahan makanan, serta kompetensi juru masak yang bertugas di SPPG. Tak hanya SPPG yang bermasalah, seluruh unit SPPG di berbagai daerah juga akan dievaluasi secara komprehensif.
"Evaluasi ini tidak terbatas pada lokasi kejadian keracunan saja, melainkan di seluruh SPPG yang terlibat dalam program MBG," tegasnya.
Selain evaluasi, sterilisasi alat makan dan perbaikan sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, menjadi perhatian utama. Menko Pangan menekankan pentingnya sterilisasi alat makan dan peningkatan kualitas sanitasi untuk mencegah terulangnya kasus keracunan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk meminta penjelasan terkait kasus keracunan program MBG. Dadan melaporkan bahwa hingga saat ini, terdapat 9.615 unit SPPG yang beroperasi, melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
Dadan juga menyampaikan data Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi selama pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, dari 2.391 SPPG yang beroperasi, tercatat 24 kasus kejadian. Sementara itu, pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 unit dengan 47 kasus kejadian.
