Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, santer dikabarkan akan memegang peran penting dalam pemerintahan transisi untuk Jalur Gaza. Rencana ini merupakan bagian dari inisiatif perdamaian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Berita ini mencuat di berbagai media Inggris pada Jumat, 26 September 2025.
Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa Blair aktif terlibat dalam perundingan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, serta pihak-pihak terkait lainnya, mengenai pembentukan badan transisi pasca konflik di wilayah Palestina tersebut.
Menurut laporan dari BBC dan majalah The Economist, Blair bahkan digadang-gadang berpotensi memimpin otoritas tersebut, dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara di kawasan Teluk. Sementara itu, Financial Times melaporkan bahwa Blair mengajukan diri untuk duduk di dewan pengawas badan tersebut.
Blair, yang pernah menjabat sebagai mediator perdamaian Timur Tengah pada periode 2007–2015, belum memberikan komentar resmi melalui lembaga nirlaba yang didirikannya, Tony Blair Institute for Global Change.
Gaza International Transitional Authority
The Economist menjelaskan bahwa badan transisi ini direncanakan akan diberi nama Gaza International Transitional Authority. Mandat yang diincar adalah legitimasi dari PBB sebagai "otoritas politik dan hukum tertinggi" selama lima tahun. Setelah periode tersebut, kendali akan diserahkan kepada Otoritas Palestina yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat.
Struktur badan ini diperkirakan akan terdiri dari sekretariat yang beranggotakan hingga 25 orang, dengan tujuh anggota dewan. Markas awalnya direncanakan berada di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke Gaza setelah situasi keamanan memungkinkan. Sumber terdekat Blair menegaskan bahwa ia menolak segala bentuk rencana yang berpotensi menyebabkan pemindahan permanen warga Gaza.
Reaksi Pro dan Kontra
Yossi Cohen, mantan Kepala Mossad Israel, menyambut baik potensi keterlibatan Blair dalam otoritas transisi ini. Menurutnya, Blair adalah figur yang luar biasa dan keterlibatannya dapat memberikan harapan bagi Gaza.
Namun, keterlibatan Blair diperkirakan akan memicu perdebatan, mengingat perannya dalam invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Penyelidikan resmi di Inggris sebelumnya menyimpulkan bahwa Blair mengambil keputusan berdasarkan informasi intelijen yang tidak akurat.
Sebelumnya, Blair dilaporkan sempat bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada bulan Agustus untuk membahas rencana pasca-konflik Gaza. Trump sendiri pernah mengusulkan ide untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera of the Middle East" dengan memindahkan paksa sebagian warga Palestina dari wilayah tersebut.
