Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini berada dalam pusaran konflik internal setelah Muktamar ke-10 menghasilkan dua nama yang saling mengklaim sebagai ketua umum periode 2025-2030. Muhammad Romahurmuziy, tokoh senior PPP, secara tegas menyatakan bahwa Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum.
Rommy menjelaskan, pemilihan Agus telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, termasuk syarat memiliki kartu tanda anggota dan pengalaman di bidang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Ia juga menekankan proses ini didukung oleh para ulama dan Ketua Mahkamah Partai.
Namun, klaim berbeda datang dari kubu lain. Mardiono sebelumnya telah mendeklarasikan diri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode yang sama. Ia beralasan, keputusan aklamasi diambil demi menyelamatkan Muktamar yang dinilai berada dalam situasi genting, dengan dukungan mayoritas peserta.
Dengan demikian, PPP saat ini menghadapi situasi dualisme kepemimpinan. Satu pihak mengklaim Agus Suparmanto sebagai ketua umum berdasarkan hasil Muktamar, sementara pihak lain mempertahankan Mardiono melalui mekanisme aklamasi. Konflik ini tentu menjadi tantangan besar bagi PPP dalam menghadapi agenda politik ke depan. Tim Formatur yang dipimpin Agus Suparmanto memiliki waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan partai.
