Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar di wilayah Bangka Belitung. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya praktik penambangan timah ilegal yang merugikan negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi, termasuk dari sektor pertambangan, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ia menyoroti Bangka Belitung sebagai contoh, di mana terdapat ribuan tambang timah ilegal yang beroperasi.
"Di Bangka Belitung itu terdapat 1.000 tambang ilegal," tegas Prabowo.
Operasi yang dimulai sejak 1 September 20265 tersebut bertujuan untuk menekan angka penyelundupan timah yang diperkirakan mencapai 80% dari total produksi. Presiden mengindikasikan berbagai modus penyelundupan, mulai dari penggunaan kapal hingga feri.
"Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Babel. Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan," ujarnya.
Pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 22 triliun dalam kurun waktu September hingga Desember, dan memproyeksikan penghematan Rp 45 triliun di tahun berikutnya berkat operasi ini.
