Kontroversi pencabutan akreditasi wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden akhirnya menemui titik terang. Keputusan yang sempat memicu kecaman dari berbagai pihak ini dibatalkan pada Senin (29/09/2025).
Pencabutan akreditasi terjadi setelah Diana Valencia mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan penyesalan atas insiden ini dan berjanji kejadian serupa tidak akan terulang.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyambut baik langkah BPMI ini sebagai jaminan kebebasan pers bagi seluruh jurnalis. Dewan Pers turut mengapresiasi langkah tersebut.
Kronologi Singkat
Insiden bermula saat konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri. Diana melontarkan pertanyaan tentang instruksi khusus Presiden terkait program MBG, yang kemudian memicu pemanggilan dan pencabutan akreditasi oleh BPMI.
CNN Indonesia dan organisasi pers lainnya mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman dan serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi.
Respons Setelah Pembatalan
Setelah pertemuan antara CNN Indonesia, Dewan Pers, dan BPMI, akreditasi Diana dikembalikan. Yusuf Permana menekankan komitmen Biro Pers terhadap keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pers. Diana Valencia mengapresiasi keputusan tersebut dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.
Mengapa Ini Penting?
Kasus ini menjadi perhatian karena pencabutan akreditasi merupakan preseden yang dapat membahayakan kebebasan pers di Indonesia. Pembatasan pertanyaan kepada wartawan dapat menghambat kerja jurnalistik dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan bahwa wartawan bertugas untuk bertanya tentang isu yang dialami masyarakat, dan pejabat publik harus siap menjawab pertanyaan tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengingatkan bahwa penghambatan kerja jurnalistik dapat dipidana.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menilai pembatasan akreditasi sebagai intervensi terhadap kebebasan berpikir jurnalis, yang seharusnya berperan sebagai mitra setara dan pengawas kerja pejabat negara.
Kasus Serupa di Negara Lain
Kasus pencabutan akreditasi juga pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana Gedung Putih mencabut akses jurnalis CNN, Jim Acosta, pada tahun 2018. Tindakan ini memicu gugatan hukum dan akhirnya akses Acosta dikembalikan.
