Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini meluncurkan inisiatif yang terdiri dari 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, Palestina. Proposal ini segera memicu berbagai reaksi dari pihak-pihak terkait.
Hamas, sebagai salah satu pihak utama dalam konflik, menyatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah mempelajari secara seksama poin-poin yang diajukan. Mediator dari Qatar dan Mesir telah menyampaikan proposal tersebut kepada Hamas. Diketahui bahwa salah satu poin krusial dalam proposal tersebut adalah tuntutan agar militan Hamas menyerahkan seluruh persenjataan mereka dan dikeluarkan dari peran pemerintahan di masa depan. Namun, bagi mereka yang bersedia "hidup berdampingan secara damai" akan diberikan amnesti.
Di sisi lain, warga Gaza yang telah merasakan dampak besar akibat konflik, menunjukkan sikap skeptis terhadap efektivitas rencana Trump dalam mengakhiri perang. Mereka menganggap rencana tersebut tidak realistis dan sulit diterima.
Otoritas Palestina, yang berpusat di Tepi Barat dan diharapkan dapat berperan dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik, menyambut baik inisiatif Trump sebagai "upaya tulus dan penuh tekad."
Dukungan terhadap upaya Trump juga datang dari delapan negara Arab dan Muslim, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Indonesia, dan Pakistan. Negara-negara ini telah melakukan pembicaraan dengan Trump terkait rencana tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan dukungan penuh terhadap rencana Trump. Netanyahu bahkan mengancam akan menuntaskan Hamas jika kelompok tersebut menolak atau melawan rencana tersebut. Menurut Netanyahu, rencana Trump sejalan dengan tujuan perang Israel.
Rencana Trump menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, yang akan diikuti oleh pemerintahan transisi pasca-konflik yang dipimpin oleh Trump sendiri.
