Doha – Hamas, penguasa Jalur Gaza, dikabarkan tengah mempertimbangkan proposal perdamaian Gaza yang diajukan oleh Presiden AS, Donald Trump. Namun, terdapat indikasi bahwa Hamas menginginkan perubahan pada poin-poin krusial dalam rencana tersebut.
Sumber dari internal Palestina yang dekat dengan kepemimpinan Hamas mengungkapkan bahwa perundingan intensif sedang berlangsung di Doha antara delegasi Hamas dengan para pejabat dari Turki, Mesir, dan Qatar. Pembicaraan ini bertujuan untuk merumuskan respons final terhadap inisiatif perdamaian Trump.
Rencana perdamaian yang diajukan Trump mencakup seruan penghentian permusuhan, pembebasan segera seluruh sandera oleh Hamas dalam kurun waktu 72 jam, pelepasan tahanan Palestina oleh Israel, pelucutan senjata bagi Hamas, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah menyatakan dukungan terhadap usulan Trump.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Hamas ingin melakukan amandemen pada beberapa poin kunci, terutama klausul mengenai perlucutan senjata dan pengusiran anggota serta kader Hamas. Selain itu, Hamas juga menuntut jaminan internasional atas penarikan total Israel dari Jalur Gaza dan jaminan keamanan, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Tuntutan ini muncul setelah serangan Israel yang menewaskan sejumlah pejabat senior Hamas di Doha saat mereka membahas proposal gencatan senjata sebelumnya.
Lebih lanjut, sumber tersebut menambahkan bahwa Hamas juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak regional dan negara-negara Arab lainnya untuk mendapatkan dukungan.
Perpecahan Internal Hamas Terkait Respons terhadap Usulan Trump
Sumber lain yang memiliki informasi mendalam mengenai diskusi internal Hamas mengungkapkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan terkait respons terhadap rencana perdamaian Gaza dari Trump.
Terdapat dua kubu utama dalam Hamas. Kubu pertama mendukung penerimaan tanpa syarat proposal Trump, dengan alasan bahwa prioritas utama adalah mengamankan gencatan senjata yang dijamin oleh AS. Mereka juga menekankan pentingnya mediator untuk memastikan implementasi rencana tersebut oleh Israel.
Sementara itu, kubu kedua memiliki keraguan serius terhadap poin-poin penting dalam rencana perdamaian tersebut. Mereka menolak keras pelucutan senjata dan penolakan atas pemindahan warga Palestina keluar dari Gaza. Kubu ini menginginkan perjanjian bersyarat dengan klarifikasi yang mengakomodasi tuntutan Hamas dan faksi-faksi perlawanan lainnya, dengan tujuan agar pendudukan atas Jalur Gaza tidak dilegitimasi dan perlawanan tidak dikriminalisasi.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat, diskusi internal masih berlangsung dan diharapkan akan ada kejelasan dalam waktu dekat mengenai posisi final Hamas terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Trump.
