Beijing dikabarkan telah menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk bersiap menghadapi eskalasi konflik dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil setelah kedua negara terlibat dalam aksi saling balas tarif yang semakin intensif.
Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa para birokrat di berbagai kementerian, terutama yang berhubungan dengan luar negeri dan perdagangan, diperintahkan untuk membatalkan rencana liburan dan selalu siaga. Unit kerja yang fokus pada AS juga diperkuat dengan penambahan personel, termasuk mereka yang pernah terlibat dalam respons Tiongkok terhadap kebijakan perdagangan Trump di masa lalu.
Diplomat Tiongkok aktif mendekati negara-negara lain yang terkena dampak tarif AS, termasuk sekutu tradisional AS seperti Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mencari dukungan dan kerja sama dalam melawan kebijakan tarif Trump.
Perang tarif ini mencapai puncaknya setelah Trump menetapkan tarif 54% atas produk Tiongkok dua minggu lalu. Hal ini memicu reaksi berantai, dengan AS kini menerapkan tarif 145% terhadap barang Tiongkok, sementara Beijing membalas dengan tarif 125% untuk produk AS.
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menegaskan bahwa Beijing tidak menginginkan perang dagang, namun siap menghadapinya jika dipaksakan. Mereka menyatakan bahwa jika AS mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan global dan mengorbankan kepentingan negara lain demi dominasinya, mereka akan menghadapi perlawanan yang lebih kuat dari komunitas internasional.
Hubungan antara AS dan Tiongkok mengalami kemunduran setelah awalnya tampak menjanjikan pasca pelantikan Trump. Meskipun Trump terpilih dengan janji tarif tinggi, hubungan di awal masa jabatannya cukup baik. Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng bahkan menghadiri pelantikan Trump. Namun, situasi berubah dengan cepat.
Berbeda dengan pemerintahan Trump sebelumnya, saat ini tidak ada saluran komunikasi tingkat tinggi yang efektif antara kedua negara. Duta Besar Tiongkok untuk AS, Xie Feng, bahkan gagal menghubungi sekutu Trump, Elon Musk, sebelum pemilihan. Upaya Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, seorang kritikus keras Beijing, juga tidak berhasil.
Gedung Putih berpendapat bahwa Tiongkok seharusnya mengirim pejabat perdagangan senior, bukan Wang, untuk membahas masalah perdagangan. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan bahwa Presiden Trump ingin bernegosiasi langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Trump sendiri menyatakan kesediaannya untuk bertemu Xi, yang disebutnya sebagai teman. Namun, rincian pertemuan dan potensi kesepakatan belum diungkapkan.
Pakar hubungan internasional Zhao Minghao dari Universitas Fudan Shanghai berpendapat bahwa pendekatan semacam itu "sama sekali tidak efektif dalam sistem pembuatan kebijakan Tiongkok." Menurutnya, kesepakatan dan kerja sama di tingkat kerja biasanya didahulukan sebelum pertemuan tingkat tinggi dapat diatur.
