Program pendidikan siswa bermasalah di barak militer yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai perhatian. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berpendapat bahwa program ini tidak melanggar standar HAM.
Pigai menjelaskan, program ini bukanlah bentuk hukuman fisik (corporal punishment), melainkan upaya pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab siswa. Menurutnya, hukuman fisik, yang melibatkan kekerasan dan menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, jelas tidak baik untuk anak.
"Sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," tegas Pigai.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menggulirkan program ini, dengan harapan dapat mendidik siswa bermasalah di barak militer. Saat meninjau pelaksanaannya, Dedi menyatakan bahwa pembinaan karakter di Markas TNI memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
Program ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai daerah di Jawa Barat, sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja. Ke depan, program ini akan diperluas hingga jenjang SLTA, termasuk remaja yang teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan. Melalui program ini, pelajar akan mendapatkan materi tambahan untuk pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.
