Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperluas program pendidikan kedisiplinan di barak militer. Program ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar, tetapi juga orang dewasa yang memiliki masalah perilaku.
Dedi menjelaskan bahwa banyak permasalahan pada orang dewasa yang sulit ditangani melalui jalur hukum pidana. Contohnya, mereka yang gemar mabuk-mabukan, menelantarkan keluarga, atau sering memicu kerusuhan. Mereka yang terjaring karena perilaku tersebut akan diserahkan ke Kodam III Siliwangi untuk dididik di Depo Pendidikan Bela Negara (Dodik) Cikole, Lembang.
Program ini akan memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada orang dewasa tersebut, seperti pertanian, perikanan, dan keahlian yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka akan dilibatkan dalam proyek-proyek provinsi, seperti pembuatan jalan, irigasi, dan pembangunan sekolah. Nantinya, mereka akan dikoordinasikan dengan kontraktor agar dapat dipekerjakan sebagai karyawan.
Gaji yang mereka peroleh akan langsung diserahkan kepada keluarga agar tidak disalahgunakan. Pelaksanaan program ini akan diawasi oleh personel TNI.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah memulai program serupa untuk siswa bermasalah. Siswa yang kerap terlibat tawuran, bolos sekolah, atau kecanduan bermain game akan dikirim ke barak militer untuk mendapatkan pembinaan disiplin.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Komnas HAM berpendapat bahwa TNI tidak memiliki wewenang untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa. Mengirim anak nakal ke barak militer dianggap sebagai proses di luar hukum jika tidak didasarkan pada hukum pidana anak di bawah umur.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR menilai bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pendekatan militeristik. Rencana ini perlu dikaji secara mendalam sebelum diimplementasikan. Penanganan siswa bermasalah sebaiknya dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keluarga.
