Jakarta – Indro Warkop, komedian senior, menyoroti aturan internal Persatuan Seniman Komedian Indonesia (Paski) terkait larangan bagi pengurus untuk aktif dalam dunia politik. Ketentuan ini tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Indro menjelaskan bahwa AD/ART Paski secara tegas melarang pengurus untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Menurutnya, tindakan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar aturan yang berlaku.
"AD/ART kita jelas melarang pengurus untuk berpolitik atau terlibat politik praktis. Ini jelas ada kerancuan dan menabrak aturan Paski," ujarnya saat perayaan HUT Paski ke-20 di Jakarta.
Indro menambahkan, larangan ini tidak berlaku bagi anggota Paski secara umum. Anggota tetap memiliki hak untuk berpolitik. Namun, bagi pengurus yang ingin terjun ke dunia politik, Indro menyarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di Paski.
Pernyataan Indro ini memperkuat pernyataan Agum Gumelar, Ketua Dewan Pembina Pusat Paski, yang memberikan kebebasan bagi komedian untuk berkarya di bidang lain sesuai minat mereka.
Publik kini bertanya-tanya siapa pengurus Paski yang dimaksud Indro telah melanggar aturan dengan terlibat dalam politik tanpa mengundurkan diri. Sayangnya, Indro tidak memberikan informasi lebih detail mengenai hal ini. Ia hanya menegaskan bahwa pengurus Paski seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik.
