Turki dan Arab Saudi dengan suara bulat menolak segala bentuk upaya pemindahan atau relokasi penduduk Palestina dari Jalur Gaza. Penegasan ini menggarisbawahi penolakan keras terhadap perubahan demografis paksa di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan penolakan Riyadh terhadap segala usaha yang bertujuan memindahkan warga Palestina dari Gaza secara paksa. Ia menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata segera dan mengutuk segala wacana yang mengarah pada pengungsian warga sipil. Menurutnya, gagasan tentang migrasi sukarela menjadi tidak relevan ketika penduduk Palestina berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Senada dengan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga menentang rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Turki mendukung penuh pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan tahun 1967.
Penolakan terhadap relokasi warga Gaza bukan hanya pandangan Turki dan Arab Saudi. Negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk Yordania dan Mesir, juga telah menyatakan keberatan yang sama terhadap rencana relokasi warga Gaza.
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan Indonesia menampung sementara 1.000 warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal sempat menjadi perhatian. Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari upaya kemanusiaan Indonesia untuk membantu korban konflik. Ia menegaskan bahwa warga Palestina yang dievakuasi akan dipulangkan ke tanah air mereka setelah situasi di Gaza stabil. Indonesia siap berperan sesuai kapasitas dan kemampuan yang ada jika diminta oleh berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan konflik.
