Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, mengindikasikan akan meningkatkan tindakan tegas terhadap mahasiswa asal Tiongkok yang berada di Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul setelah adanya kritik dari Tiongkok atas kebijakan AS yang menangguhkan sementara penerbitan visa pelajar asing.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan lebih agresif dalam membatalkan visa mahasiswa Tiongkok, terutama mereka yang terindikasi memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok atau sedang menempuh pendidikan di bidang-bidang strategis. Rubio menambahkan bahwa kriteria visa juga akan direvisi untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aplikasi visa dari Republik Rakyat Tiongkok dan Hong Kong.
Mahasiswa Tiongkok selama ini menjadi kontributor penting bagi universitas-universitas di AS, karena kontribusi mereka dalam membayar biaya kuliah penuh. Data menunjukkan bahwa pada tahun akademik 2023-2024, terdapat 277.398 mahasiswa Tiongkok yang belajar di AS, meskipun jumlah ini sempat dilampaui oleh mahasiswa asal India.
Pada masa jabatannya terdahulu, Trump juga pernah menargetkan mahasiswa Tiongkok, khususnya mereka yang berkecimpung di bidang-bidang sensitif atau memiliki keterkaitan langsung dengan militer.
Sebelumnya, Trump juga telah mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memerintahkan penghentian sertifikasi Program Mahasiswa dan Pertukaran Universitas Harvard, yang berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026.
Selain itu, pemerintah Trump membekukan dana hibah federal untuk Harvard sebesar US$3 miliar (sekitar Rp48 triliun), yang kemudian memicu tuntutan balik dari pihak universitas. Pencabutan dana dan larangan menerima mahasiswa asing ini merupakan buntut dari tuduhan pemerintah Trump bahwa Harvard "mendorong kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok".
