Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan peringatan keras, menyatakan bahwa negaranya dapat menjatuhkan sanksi kepada warga Israel jika pemerintah Tel Aviv tidak segera mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kenegaraannya ke Singapura.
Macron menegaskan bahwa komunitas internasional tidak bisa lagi berdiam diri menyaksikan penderitaan warga Palestina di Gaza yang menghadapi ancaman kelaparan yang semakin parah. Ia menekankan blokade kemanusiaan yang diterapkan telah menciptakan situasi yang tidak dapat ditoleransi.
"Jika dalam beberapa jam atau hari ke depan tidak ada respons yang sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan, kami harus memperkuat posisi kolektif kami," tegas Macron, mengisyaratkan kemungkinan penerapan sanksi terhadap pemukim Israel.
Meskipun Israel baru-baru ini mengklaim akan mengizinkan masuknya pasokan makanan dan obat-obatan minimal ke Gaza, kenyataannya bantuan yang masuk masih sangat terbatas dan dikelola oleh LSM yang didukung Israel dan Amerika Serikat, yang justru memicu penjarahan dan kekerasan.
Macron juga menyerukan agar diakhirinya anggapan bahwa Israel selalu menghormati hak asasi manusia. Ia berharap pemerintah Israel bersedia mengubah pendiriannya dan memberikan respons kemanusiaan yang nyata.
Presiden Prancis tersebut juga menekankan bahwa pengakuan negara Palestina bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik. Namun, ia menambahkan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk demiliterisasi Hamas.
Pernyataan Macron ini menyusul pernyataan bersama dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mengutuk rencana Israel untuk menguasai Gaza atau mengusir penduduknya. Prancis berharap dapat membangun momentum bagi pengakuan bersyarat atas negara Palestina menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni.
Kondisi Kelaparan Meluas di Gaza
Meskipun sejumlah bantuan mulai mengalir ke Gaza setelah blokade Israel, krisis kemanusiaan tetap sangat parah. Para ahli memperingatkan bahwa satu dari lima orang menghadapi ancaman kelaparan.
Upaya Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), sebuah inisiatif swasta yang didukung Amerika Serikat dan Israel, telah dikecam secara luas karena dianggap tidak memadai, dikelola dengan buruk, dan tidak mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan. Pusat-pusat distribusi bantuan GHF menjadi tempat kekacauan dan kekerasan akibat keputusasaan warga yang kelaparan.
UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pasokan dari gudang-gudangnya di Amman jika diizinkan akses ke Gaza.
Sementara itu, pembicaraan mengenai gencatan senjata terus berlanjut, dengan AS telah mengajukan proposal baru. Hamas menyatakan bahwa proposal tersebut "masih dalam pembahasan", tetapi dalam bentuknya saat ini hanya akan menghasilkan "berlanjutnya pembunuhan dan kelaparan" di Gaza.
