Anggota DPR Komisi VIII, Abdul Wachid, mendesak perusahaan travel haji untuk tidak mempersulit proses pengembalian dana kepada calon jamaah haji furoda yang gagal berangkat tahun ini. Hal ini menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini.
Abdul Wachid mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan asosiasi travel terkait masalah ini. Ia menekankan pentingnya mengumpulkan jamaah, memberikan penjelasan, dan menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi, yang merupakan akibat kebijakan dari Arab Saudi. Abdul Wachid juga meminta agar kegelisahan jamaah dapat diredam.
Abdul Wachid menyarankan agar calon jamaah haji furoda mempertimbangkan untuk menunda keberangkatan mereka hingga tahun berikutnya, atau beralih ke program haji plus atau haji reguler. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengembalian dana secara penuh kepada jamaah. Ia mengakui bahwa kebijakan ini berdampak besar dan merugikan pihak travel.
"Jika jamaah ingin menunggu, dana bisa dititipkan. Jika ingin ditarik, silakan dikembalikan. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan," tegas Abdul Wachid.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. Ia mengimbau agar calon jamaah tidak mudah percaya pada janji-janji terkait visa furoda.
"Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar. Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji," ujarnya.
Dahnil mengakui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi memang menerbitkan visa furoda, namun situasinya berbeda pada tahun ini.
