Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat blokade bantuan yang diberlakukan. Seorang pejabat tinggi PBB, Tom Fletcher, menyatakan bahwa tindakan Israel yang menyebabkan kelaparan di kalangan penduduk Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Fletcher, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, mengungkapkan keprihatinannya dalam sebuah wawancara. Ia menyoroti bagaimana bantuan makanan ditahan di perbatasan sementara penduduk Gaza menderita kelaparan. Pernyataan ini muncul di tengah kritik global yang meningkat terhadap blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza yang dimulai sejak awal Maret, memperparah situasi yang sudah genting. Walaupun Israel telah mencabut sebagian blokade pekan lalu, PBB dan otoritas Gaza memperingatkan bahwa upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi krisis yang ada.
Fletcher juga mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang dianggap merendahkan harapan warga Palestina di Gaza. Ia mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membantah pernyataan tersebut dan memastikan tidak ada kebijakan pemindahan paksa yang diberlakukan.
"Saya tidak tahu lagi apa tujuan perang ini. Saya pikir perang ini jelas telah melampaui pembebasan sandera. Ada banyak pembicaraan tentang menghabisi Hamas," tegas Fletcher.
Lebih lanjut, Fletcher menekankan perlunya mediasi dan negosiasi untuk meredakan situasi yang memanas di Gaza. Prioritas utamanya adalah memastikan bantuan sebanyak mungkin dapat disalurkan dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa.
Sebelumnya, dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB, Fletcher mengajak masyarakat internasional untuk merenungkan tindakan yang akan diambil untuk menghentikan "kekejaman abad ke-21" yang terjadi di Gaza. Ia mempertanyakan apakah dunia akan hanya memberikan janji kosong bahwa "kita telah melakukan semua yang kita bisa," dan mendesak Dewan untuk bertindak tegas guna mencegah terjadinya genosida.
Fletcher juga menolak rencana distribusi bantuan yang dirancang Israel, menyebutnya sebagai "kedok untuk kekerasan dan pengungsian lebih lanjut." Ia menegaskan bahwa rencana tersebut menjadikan kelaparan sebagai alat tawar-menawar.
Sejak Israel mengingkari gencatan senjata pada pertengahan Maret, ribuan warga Palestina telah menjadi korban pemboman udara yang terus-menerus. Konflik yang dimulai pada Oktober 2023 telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan luka-luka, dengan ribuan lainnya masih hilang.
Meskipun banyak negara mengutuk tindakan Israel, sedikit yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban. Israel saat ini sedang diselidiki atas dugaan kejahatan genosida oleh Mahkamah Internasional, sementara para pemimpinnya menghadapi potensi tuntutan dari Mahkamah Kriminal Internasional. Konflik ini juga mendapatkan dukungan finansial dan politik dari beberapa kekuatan Barat.
