Anggota DPR RI dari Komisi VIII yang juga tergabung dalam Tim Pengawas Haji (Timwas), Abdul Wachid, melontarkan kritikan tajam terhadap kualitas tenda yang disediakan oleh salah satu perusahaan penyedia layanan haji di Mina. Menurutnya, fasilitas tersebut jauh dari kata layak dan tidak mencerminkan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada jemaah haji.
Saat melakukan inspeksi persiapan tenda di Arafah dan Mina, Wachid menyatakan kekecewaannya. Ia menyebut tenda yang disediakan perusahaan tersebut tidak memenuhi standar minimal dan sangat tidak manusiawi.
"Setelah melihat langsung, saya berani katakan ini tidak layak. Sangat tidak manusiawi," tegas Wachid.
Wachid mengungkapkan bahwa masalah serupa sudah ia sampaikan sejak tahun 2023, saat layanan haji masih ditangani oleh satu perusahaan. Namun, peringatan tersebut tampaknya tidak diindahkan, karena praktik serupa masih terjadi.
"Sudah saya ingatkan keras tahun lalu, jangan perlakukan jemaah seperti ini. Mereka tamu Allah. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri dengan fasilitas seperti ini," imbuhnya.
Ia mencontohkan, luas tenda yang ditinjau hanya 50 cm x 170 cm per orang. Ukuran ini sangat sempit dan memaksa jemaah tidur berhimpitan.
"Kaki ketemu kaki, bahkan ada yang kaki ketemu kepala. Tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Ini sangat tidak manusiawi," keluhnya.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Timwas Haji DPR RI untuk evaluasi pelaksanaan haji tahun depan. Wachid merekomendasikan agar perusahaan yang tidak mampu menyediakan layanan yang layak tidak lagi dilibatkan.
"Tahun depan, perusahaan seperti ini tidak perlu lagi dipakai. Harus ada seleksi ketat agar hanya perusahaan yang benar-benar siap secara fasilitas dan tanggung jawab yang boleh menangani jemaah," tegasnya.
Wachid mendesak pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan perusahaan penyedia layanan haji. Hal ini mencakup penetapan standar minimum kelayakan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
DPR RI berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat dan penindakan terhadap penyedia layanan yang lalai, ibadah haji di masa depan dapat memberikan kenyamanan dan penghormatan yang layak bagi jemaah Indonesia.
