Jakarta – Tiongkok secara terbuka mengecam kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memblokir akses teknologi, dengan menyebutnya sebagai tindakan diskriminatif. Kecaman ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menuduh Tiongkok melanggar kesepakatan penangguhan tarif tinggi yang disepakati di Jenewa pada 12 Mei 2025.
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di AS, Liu Pengyu, menyampaikan bahwa Tiongkok telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran kepada AS terkait penyalahgunaan pengendalian ekspor di sektor semikonduktor dan praktik terkait lainnya.
Ketegangan ini merupakan babak terbaru dalam perang dagang yang terus berlanjut antara AS dan Tiongkok, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tercanggih.
Sebelumnya, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menuduh Tiongkok lambat dalam mematuhi kesepakatan kedua negara di Jenewa. Menanggapi hal ini, Liu mendesak AS untuk segera memperbaiki tindakan yang dianggap salah dalam melakukan pembatasan diskriminatif terhadap Tiongkok dan memegang teguh konsensus yang dicapai dalam perundingan di Jenewa.
Pernyataan tersebut tidak merinci tindakan AS yang dimaksud, namun sebelumnya Tiongkok menuding AS menyalahgunakan kebijakan kontrol ekspor dengan melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan chip AI buatan Huawei.
AS sendiri telah membatasi ekspor beberapa chip dan teknologi pembuat chip ke Tiongkok sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Kebijakan ini telah diterapkan sejak pemerintahan Trump dan diperketat di era pemerintahan Biden, serta berlanjut di masa jabatan kedua Trump.
Pada tahun 2019, Trump memasukkan Huawei ke daftar hitam AS, melarang perusahaan tersebut menggunakan teknologi buatan AS. Hal ini mendorong Huawei untuk mengembangkan teknologi secara mandiri tanpa ketergantungan pada AS.
Huawei berhasil mengembangkan sistem operasi mobile HarmonyOS yang lepas dari ekosistem Android, serta chip dengan dukungan 5G untuk smartphone tanpa bantuan AS, dengan menggandeng SMIC.
Pada tahun 2022, pemerintahan Biden memblokir akses Tiongkok terhadap chip AI tercanggih buatan Nvidia dan AMD. Namun, Huawei memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan chip canggih pengganti Nvidia.
Pembatasan chip semakin meluas, dengan pembuat software chip asal AS seperti Synopsys dan Cadence Design Systems yang menerima surat dari Kementerian Perdagangan AS untuk menghentikan penjualan ke Tiongkok.
Pemerintahan Trump juga memerintahkan Nvidia untuk berhenti menjual chip H20 ke Tiongkok, chip yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok untuk mematuhi aturan pembatasan ekspor chip era Biden.
Pada April lalu, pemerintahan Trump memblokir total Nvidia untuk menjual chip, bahkan yang tidak canggih, ke Tiongkok. Nvidia mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki inventaris chip senilai US$4.5 miliar yang tidak dapat digunakan lagi akibat pemblokiran tersebut.
CEO Nvidia, Jensen Huang, menyatakan bahwa AS membuat kebijakan berdasarkan asumsi bahwa Tiongkok tidak mampu membuat chip AI.
