Elon Musk resmi mengakhiri perannya sebagai pemimpin Department of Government Efficiency (DOGE) pada 30 Mei 2025. Setelah meninggalkan jabatannya, Musk mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk mundur dari pemerintahan Donald Trump.
Pendiri SpaceX tersebut menyatakan bahwa ia tidak selalu memiliki kesamaan pandangan dengan Trump. Namun, Musk tidak menjelaskan secara spesifik perbedaan pendapat apa saja yang menjadi pemicunya.
"Saya tidak selalu setuju dengan semua tindakan pemerintah. Walaupun saya sepakat dengan banyak hal, kami memiliki pandangan yang berbeda," ujar Musk dalam sebuah wawancara. Ia menambahkan bahwa akan sulit untuk menjelaskan secara rinci karena dapat memicu kontroversi.
Salah satu kebijakan Trump yang bertentangan dengan pandangan Musk adalah terkait tarif impor. Menurutnya, tarif impor selalu membawa dampak luas. Ia juga merasa kecewa dengan kebijakan fiskal pemerintahan Trump, terutama terkait Rancangan Undang-Undang "Big Beautiful Bill" yang berpotensi membebani anggaran negara, yang bertentangan dengan misi efisiensi DOGE.
Musk juga mengungkapkan bahwa ia merasa "terjebak" dan enggan menyuarakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Kebijakan efisiensi yang dikeluarkan DOGE juga menuai reaksi keras dari berbagai pihak, seperti pemangkasan pegawai dan anggaran.
"DOGE menjadi kambing hitam atas banyak hal. Setiap ada pemangkasan, nyata maupun wacana, DOGE selalu disalahkan," ungkap Musk.
Kini, Musk kembali fokus menjalankan perusahaan miliknya, Tesla dan SpaceX. Sebelumnya, Trump juga telah mengisyaratkan bahwa masa tugas Musk tidak akan diperpanjang karena ia memiliki perusahaan besar yang harus diurus.
DOGE sendiri dibentuk sebagai bagian dari janji kampanye Trump untuk memangkas birokrasi dan pengeluaran pemerintah. Departemen ini bertugas menyusun rencana aksi untuk memberantas penipuan dan pemborosan anggaran dalam enam bulan pertama.
Musk menjabat sebagai "pegawai khusus pemerintah" dengan masa kerja maksimal 130 hari dalam setahun. Ia tidak menerima gaji dari pemerintah federal dan tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara publik.
Selama menjabat, Musk menjadi sorotan karena perannya yang tidak biasa sebagai pebisnis yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan. Sebelumnya, ia merupakan pendukung Donald Trump dan terlibat dalam tim pemenangan kampanye.
