Kepresidenan Donald Trump diwarnai kebijakan-kebijakan yang memicu ketegangan geopolitik. Mulai dari perang tarif, isu lingkungan, hingga sengketa wilayah Palestina, langkah-langkah Trump memancing gelombang penolakan dan perlawanan dari berbagai penjuru dunia.
Ekonomi Tiongkok Tetap Tangguh
Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat justru menunjukkan peningkatan sebesar 4,5% dalam tiga bulan pertama tahun ini. Catatan ini muncul sebelum Trump memberlakukan tarif hingga 145% terhadap produk-produk Tiongkok. Data bea cukai Tiongkok menunjukkan bahwa AS tetap menjadi tujuan ekspor utama dengan nilai mencapai US$ 115,6 miliar (sekitar Rp 1.940 triliun). Realitas ini terjadi di tengah eskalasi perang dagang yang dipicu oleh kenaikan tarif secara timbal balik antara kedua negara.
Tiongkok Siaga Penuh
Menyusul perang tarif, Tiongkok dikabarkan telah menginstruksikan para pejabatnya untuk bersiap dalam "mode perang". Langkah ini mendorong Beijing untuk melancarkan upaya diplomatik dengan tujuan mengajak negara lain melawan kebijakan tarif Trump. Departemen propaganda Partai Komunis memainkan peran kunci dalam merespons tindakan AS. Diplomat Tiongkok juga aktif mendekati negara-negara lain yang terkena dampak tarif Trump, termasuk sekutu tradisional AS di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Tarif Baru Mengintai
Pemerintah AS mengumumkan penyelidikan terhadap dampak keamanan nasional dari sektor farmasi, bahan baku, semikonduktor, dan peralatan pembuatan chip. Tindakan ini membuka potensi pemberlakuan tarif baru yang menyasar sektor-sektor tersebut. Pengumuman ini menyusul isyarat Trump tentang kemungkinan pengenaan tarif pada farmasi dan semikonduktor.
Perubahan Iklim Jadi Sasaran
Departemen Pertanian AS membatalkan program senilai US$ 3 miliar (sekitar Rp 50 triliun) untuk proyek pertanian berkelanjutan. Pembatalan ini didasari tinjauan yang menemukan bahwa program tersebut tidak selaras dengan prioritas pemerintahan Trump, terutama karena dianggap mengalokasikan terlalu sedikit dana untuk petani dan terlalu banyak untuk biaya pemerintah.
Tiongkok Jalin Hubungan Regional
Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan ke Vietnam sebagai upaya memperkuat hubungan regional di tengah perang dagang dengan AS. Kedua negara mengumumkan penandatanganan sejumlah perjanjian baru. Trump menanggapi pertemuan tersebut dengan sinis, mencurigai adanya upaya untuk "menipu AS."
Dampak Tarif Trump Dipertanyakan
Gubernur Federal Reserve AS Christopher Waller menyatakan bahwa bank sentral masih mengevaluasi apakah tarif Trump bersifat sementara atau akan berdampak jangka panjang. Waller mengakui bahwa kebijakan tarif baru merupakan salah satu guncangan terbesar yang mempengaruhi ekonomi AS dalam beberapa dekade.
Krisis Ekonomi Mengintai
Konglomerat Ray Dalio memperingatkan potensi bencana ekonomi di AS yang lebih parah dari krisis 2008. Dalio mengkhawatirkan keruntuhan sistem moneter global akibat disrupsi perdagangan, peningkatan utang AS, dan instabilitas negara-negara berkembang. Menurutnya, tarif Trump, meskipun memiliki tujuan yang jelas, diterapkan dengan cara yang sangat mengganggu dan memicu konflik global.
Harvard Menolak Tuntutan
Universitas Harvard menolak memenuhi tuntutan Trump terkait pendanaan, setelah sang presiden mengancam akan membekukan dan mengaudit dana jika kampus tersebut tidak menindak demonstrasi pro-Palestina. Presiden Harvard Alan Garber menegaskan bahwa tuntutan tersebut melanggar hak Amandemen Pertama universitas serta hak sipil mahasiswa.
Dialog Nuklir Iran Berlanjut
Pembicaraan lanjutan antara AS dan Iran mengenai program nuklir Teheran akan diadakan di Oman. Pejabat AS dan Iran sebelumnya telah melakukan pembicaraan di Oman, yang dinilai positif oleh kedua belah pihak.
Pangkalan Militer Baru di Perbatasan
Pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan cara baru untuk melibatkan militer AS dalam penegakan hukum imigrasi. Salah satu opsi yang dijajaki adalah mengubah lahan federal di sepanjang perbatasan AS-Meksiko menjadi pangkalan militer. Militer di pangkalan tersebut akan bertanggung jawab atas keamanan wilayah dan berwenang menahan siapa pun yang melanggar batas, termasuk imigran ilegal. Rencana ini berpotensi memicu gugatan hukum.
