Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.900 karyawannya. Langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap krisis keuangan yang melanda organisasi tersebut.
Sekretariat PBB menyatakan bahwa PHK besar-besaran ini diperlukan untuk menghemat 20 persen anggaran, setara dengan US$3,7 miliar atau sekitar Rp60 triliun. Detail pemotongan anggaran ini akan disampaikan kepada para staf pada 13 Juni.
Krisis keuangan PBB diperparah oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan Amerika Serikat. Kontribusi AS yang signifikan, yaitu sekitar seperempat dari total dana PBB, membuat organisasi ini sangat rentan terhadap perubahan kebijakan keuangan Washington. Selain pemotongan bantuan luar negeri oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnya, AS juga memiliki tunggakan pembayaran yang mencapai hampir US$1,5 miliar pada tahun fiskal ini.
Meski tekanan keuangan dari AS menjadi faktor signifikan, PBB menegaskan bahwa PHK ini adalah bagian dari tinjauan keuangan ‘UN80’ yang dimulai pada Maret. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk memastikan PBB relevan dan efektif dalam mendukung multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Pemotongan anggaran ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, seiring dengan siklus anggaran yang baru.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengumumkan rencana perombakan besar-besaran di tubuh PBB. Beberapa departemen utama akan digabung, sumber daya akan dialokasikan ulang secara global, dan kemungkinan akan ada konsolidasi agen, pemangkasan program, serta pemindahan staf ke kota-kota dengan biaya hidup lebih rendah. Selain itu, PBB juga akan berupaya memotong birokrasi yang berlebihan.
Guterres menekankan bahwa PBB menghadapi masa-masa sulit yang memerlukan keputusan yang tidak nyaman dan sulit. Namun, ia juga menekankan bahwa masa-masa ini menawarkan peluang besar untuk transformasi dan peningkatan efisiensi organisasi.
