Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat tidak menimbulkan masalah signifikan. Hal ini disampaikan usai Menteri ESDM dan jajarannya melakukan kunjungan ke lokasi pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bahkan menyatakan tidak menemukan sedimentasi di area pesisir.
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Pemerintah daerah setempat, melalui Bupati Raja Ampat, mengeluhkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan nikel. Ironisnya, sebagian besar wilayah Raja Ampat merupakan kawasan konservasi, sehingga dampak pertambangan sangat memprihatinkan. Bupati merasa tidak berdaya karena kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menemukan pelanggaran serius oleh beberapa perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Temuan ini didapatkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim KLHK. Beberapa perusahaan terbukti melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin lingkungan yang memadai, bahkan beroperasi di luar kawasan yang diizinkan.
Salah satu perusahaan, PT Anugerah Surya Pertama, didapati melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah. Sementara itu, PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), beroperasi di Pulau Gag yang termasuk kategori pulau kecil, bertentangan dengan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meskipun PT Gag Nikel mengklaim telah menjalankan praktik pertambangan yang baik, faktanya, temuan KLHK menunjukkan hal yang berbeda.
KLHK bahkan mengancam akan mencabut izin lingkungan perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.
Polemik tambang nikel di Raja Ampat juga memicu aksi protes dari aktivis lingkungan dan pemuda Papua. Mereka menyuarakan penolakan terhadap pertambangan nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat, karena dinilai merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat setempat.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pemerintah pusat mengenai dampak positif pertambangan nikel dengan realitas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
