Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan menyatakan preferensinya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Respon ini memicu reaksi dari politisi PDIP, Guntur Romli, yang menyinggung kembali pernyataan Jokowi terkait rencananya untuk kembali menjadi warga Solo biasa setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Guntur Romli menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki komentar atas pilihan politik Jokowi. Namun, ia mengingatkan publik akan pernyataan Jokowi sebelumnya yang ingin pulang kampung dan menjadi rakyat biasa.
Menurut Guntur Romli, sikap Jokowi saat ini menunjukkan inkonsistensi dengan pernyataannya di masa lalu. Ia menilai Jokowi masih terlihat aktif dalam urusan partai politik, bertolak belakang dengan keinginan untuk menjadi rakyat biasa.
"Ternyata masih mau cawe-cawe di partai politik. Akhirnya terkesan Jokowi tidak bisa dipercaya akan pernyataannya sendiri," ujarnya.
Guntur Romli menambahkan bahwa Jokowi sendiri yang telah membangun "trust issue" di mata publik, merujuk pada berbagai isu kontroversial yang pernah menerpa dirinya, mulai dari isu tiga periode, mobil Esemka, intervensi dalam pilpres untuk kepentingan anaknya, hingga isu ijazah palsu.
Sebelumnya, Jokowi merespon kabar mengenai dirinya yang diusulkan masuk dalam bursa caketum PPP dengan menyatakan lebih memilih PSI.
"Yang di PPP, saya kira banyak caketum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak itu calon yang sudah beredar kan banyak. Saya di PSI sajalah," kata Jokowi.
Jokowi menilai bahwa terdapat banyak calon lain yang lebih kompeten untuk memimpin PPP. Beberapa nama yang muncul dalam bursa caketum PPP antara lain Muhammad Romahurmuziy (Rommy), Andi Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Sandiaga Uno.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa partainya tidak pernah secara formal melamar Jokowi untuk menjadi caketum.
"Itu adalah hak politik Pak Jokowi untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya. PPP secara institusional juga tidak pernah melamar Pak Jokowi menjadi caketum PPP," kata Tamliha.
