Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan terkait kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022, yang terjadi di masa kepemimpinan Nadiem Makarim. Meskipun Kejagung telah dilibatkan dalam pendampingan proyek tersebut, kasus korupsi tetap ditemukan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengkonfirmasi bahwa pihaknya, melalui Jamdatun, telah memberikan pendampingan dalam proyek pengadaan laptop tersebut atas permintaan Kemendikbud Ristek. Jaksa Pengacara Negara (JPN) disebut telah bekerja dan memberikan rekomendasi terkait pengadaan laptop Chromebook.
"JPN telah merekomendasikan agar pengadaan Chromebook dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Harli.
Namun, Harli menekankan bahwa keputusan akhir dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di tangan lembaga yang meminta pendampingan. Pendampingan yang diberikan Kejagung bersifat memberikan pendapat hukum. Kejagung telah menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan Chromebook harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar.
Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa temuan menunjukkan rekomendasi dari Tim Teknis awalnya mengarahkan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi tersebut diubah menjadi sistem Chromebook. Jamdatun kemudian merekomendasikan agar proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, dengan melakukan perbandingan antara berbagai produk.
Sebelumnya, Nadiem Makarim mengaku terkejut dengan pengusutan kasus pengadaan laptop Chromebook di masanya oleh Kejagung. Ia mengklaim bahwa seluruh proses pengadaan telah melibatkan sejumlah lembaga negara, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit dan Jamdatun untuk pendampingan.
"Sejak awal proses, kami mengundang Jamdatun dan Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi agar proses ini aman dan semua peraturan terpenuhi," kata Nadiem.
