Kota Gorontalo, InfoPublik – Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan serius terkait cakupan imunisasi bayi dan anak-anak yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) menunjukkan bahwa hingga akhir triwulan pertama tahun 2025, cakupan imunisasi di Gorontalo hanya berkisar antara 5-6%.
Menanggapi situasi ini, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah menyusun serangkaian tindakan. Salah satunya adalah pengajuan permintaan vaksin ke pemerintah pusat, terutama untuk jenis vaksin yang stoknya menipis atau terbatas seperti IPV, RV, dan Td.
"Kami telah mengajukan permintaan vaksin untuk memastikan ketersediaan stok di Gorontalo. Kami juga telah mengimbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan permintaan, khususnya jika stok mereka berada di bawah batas minimum," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Dinas Kesehatan secara rutin memantau stok dan kebutuhan vaksin di setiap kabupaten/kota melalui aplikasi SMILE, untuk memastikan akurasi pelaporan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk menjaga kelangsungan program imunisasi.
Penurunan cakupan imunisasi pada tahun 2024 menjadi peringatan keras. Pemerintah daerah harus bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan terukur untuk mengatasi masalah ini. Tahun 2025 menjadi krusial untuk menentukan apakah Gorontalo mampu bangkit dari tantangan ini. Prioritas utama adalah memastikan ketersediaan vaksin yang merata, memperkuat sistem pelaporan, dan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.
Data sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2024, cakupan imunisasi dasar lengkap hanya mencapai 67,50% atau 14.958 bayi. Ini adalah penurunan yang signifikan dalam enam tahun terakhir, setelah mencapai puncak 90,81% pada tahun 2022.
Beberapa daerah mengalami penurunan yang sangat tajam. Kota Gorontalo, misalnya, hanya mencatat cakupan 52,86%, padahal pada tahun 2022 masih mencapai 80,50%. Kabupaten Bone Bolango juga mengalami penurunan menjadi 60,58% dari sebelumnya 105,08%. Perlu dicatat bahwa cakupan yang melebihi 100% di beberapa daerah disebabkan oleh pelayanan imunisasi di luar wilayah administratif.
Masalah ketersediaan vaksin diperparah oleh distribusi yang tidak merata antar kabupaten/kota. Per April 2025, Kabupaten Bone Bolango dilaporkan memiliki stok nol bulan untuk vaksin Hepatitis B dosis pertama (HB0), Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV), dan RV. Kabupaten Gorontalo Utara hanya memiliki stok vaksin Tetanus-Difteri (Td) yang cukup untuk 0,2 bulan. Ketimpangan ini meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
