Isu pemangkasan kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 menjadi sorotan utama, memicu perbedaan pandangan di antara pejabat pemerintah. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Ketua Amirulhaj, menyatakan bahwa ia belum mendengar kabar tersebut dalam forum resmi dengan otoritas Arab Saudi. Ia menekankan hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi, serta menyebut pelaksanaan haji tahun ini berjalan relatif tertib.
Namun, pernyataan ini kontras dengan informasi yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji. Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan adanya wacana pengurangan kuota hingga 50 persen dari pihak Arab Saudi, yang disampaikan setelah pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Wacana ini muncul sebagai evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini dan persiapan sistem manajemen baru untuk tahun depan, di mana pengelolaan haji sepenuhnya akan ditangani oleh BP Haji, bukan lagi Kementerian Agama.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa kekecewaan Kementerian Haji Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025 yang dinilai semrawut menjadi alasan wacana pemotongan kuota tersebut. Akan tetapi, ia memastikan bahwa wacana tersebut kemungkinan besar tidak akan direalisasikan, mengingat pengelolaan haji tahun depan akan berada di bawah BP Haji. Pemerintah Saudi menaruh harapan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembenahan haji.
Dahnil mengimbau agar isu pemotongan kuota tidak dibesar-besarkan, menegaskan bahwa itu hanyalah wacana sebagai bentuk peringatan atas kondisi penyelenggaraan haji tahun ini. Dengan demikian, polemik kuota haji 2026 mencerminkan dinamika hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta harapan akan perbaikan manajemen di masa mendatang.
