Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meremehkan tragedi kekerasan seksual massal pada kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor menuai kecaman keras. Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyangkalan ganda yang bertujuan menghindari tanggung jawab.
Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid, menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon keliru. Ia menjelaskan bahwa tragedi tersebut bukanlah rumor belaka, melainkan fakta yang telah diselidiki oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden BJ. Habibie.
TGPF, yang terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan, bertugas mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang kerusuhan Mei 1998. Rekomendasi TGPF sebagian telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan, ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, dan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Semua rekomendasi itu adalah respons atas kerusuhan rasial dan perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Ini yang seharusnya diketahui oleh semua menteri," ujar Usman.
Usman menilai pernyataan Fadli Zon sebagai penyangkalan literal terhadap fakta kekerasan seksual massal dan penyangkalan interpretatif yang memberikan penafsiran positif pada peristiwa kelam tersebut.
"Pernyataan menteri tersebut mungkin muncul sebagai penyangkalan atas rekomendasi kedua TGPF yang menyebut dua nama petinggi pemerintahan sekarang," imbuhnya. Rekomendasi tersebut menekankan perlunya menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan pada kerusuhan Mei 1998 dan kasus Trisakti secara yuridis.
Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Ia juga mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.
Pernyataan Fadli Zon ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk menulis ulang sejarah dengan nuansa positif, dengan alasan untuk mempererat persatuan bangsa. Fadli menjelaskan bahwa penulisan sejarah seharusnya tidak mencari-cari kesalahan masa lalu, melainkan menonjolkan pencapaian dan prestasi bangsa.
