Pemerintah tancap gas mewujudkan pemerataan digital di seluruh pelosok Indonesia. Program ambisius ini menargetkan penyediaan akses internet tetap berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik atau dikenal sebagai blank spot. Prioritas utama adalah menghubungkan fasilitas publik vital seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Inisiatif ini merupakan wujud komitmen Presiden dalam mempercepat transformasi digital nasional. Konektivitas digital dipandang sebagai fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat,” demikian penegasan dari Menteri Komunikasi dan Digital.
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada para penyelenggara jaringan tetap. Model jaringan yang diterapkan adalah open access, yang artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh operator telekomunikasi lainnya. Langkah ini diharapkan mampu membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang selama ini terisolasi.
Data menunjukkan urgensi program ini. Sebanyak 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum memiliki akses internet tetap. Kondisi serupa juga dialami oleh 75% puskesmas (sekitar 7.800 unit), dan 32.000 kantor desa masih tergolong zona blank spot. Lebih jauh lagi, penetrasi fixed broadband baru mencapai 21,31% rumah tangga di Indonesia.
“Kebijakan spektrum ini tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi dan kesiapan industri,” ujar Menteri.
Landasan hukum program ini, berupa Peraturan Menteri, telah melalui proses konsultasi industri selama lebih dari sebulan. Proses seleksi operator dijadwalkan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengutamakan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga terjangkau.
