Jakarta – Pernyataan politisi Fadli Zon mengenai tidak adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak. Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pun memberikan tanggapan terkait polemik ini.
Hasan Nasbi mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menyikapi isu ini. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada para ahli sejarah yang tengah menyusun kembali sejarah Indonesia.
"Kekhawatiran seperti ini biarlah menjadi diskusi, jangan langsung menghakimi. Kita lihat dulu bagaimana para sejarawan bekerja," ujarnya di Jakarta, Senin (16/6).
Hasan meyakinkan publik bahwa tim sejarawan yang bertugas adalah para ahli yang memiliki kredibilitas tinggi. Ia menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah untuk berdialog langsung dengan para sejarawan tersebut. Sementara bagi yang bukan ahli, ia menghimbau agar membaca informasi yang beredar di media sosial dengan bijak.
Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon dalam sebuah wawancara di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025, yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998, telah memicu reaksi keras.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan yang bertujuan untuk menghindari kesalahan. Ia menegaskan bahwa perkosaan massal dalam kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 bukanlah sekadar rumor, melainkan fakta yang terbukti.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang terdiri dari ratusan organisasi dan individu, juga mengecam pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi dan pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya mengungkap kebenaran tragedi kemanusiaan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa Mei 1998.
