Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan kabar baik bahwa bendera bulan bintang, identitas visual Aceh, dalam waktu dekat akan diizinkan berkibar secara bebas, mengakhiri berbagai perdebatan yang selama ini menyertainya.
Warna merah-hitam bendera ini sebelumnya sempat menimbulkan perbedaan pendapat di tingkat nasional. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa bendera Aceh merupakan bagian dari nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang bersejarah, ditandatangani pada 15 Agustus 2005, dan akan segera mendapatkan izin untuk dikibarkan.
"Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6). Kedatangannya ke istana adalah untuk mengikuti rapat bersama pemerintah pusat membahas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.
Mengenai pengibaran bendera bulan bintang saat aksi damai terkait polemik empat pulau di halaman Kantor Gubernur Aceh sehari sebelumnya, Mualem mengaku tidak mengetahui. Ia menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir berada di Jakarta.
"Saya cek dulu ke sana, karena saya sudah berapa hari ke sini," katanya.
Bendera bulan bintang, meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Qanun Nomor 13 Tahun 2013, masih menuai kontroversi terkait pengibarannya. Bendera ini merupakan salah satu poin penting dalam MoU Helsinki, perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia pada tahun 2005.
Menanggapi pengibaran bendera bulan bintang dalam aksi damai tersebut, seorang pejabat tinggi negara mengimbau agar isu polemik empat pulau yang telah diselesaikan tidak dikaitkan dengan isu-isu lain.
Ia menyatakan bahwa seluruh pihak, termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Aceh, telah menunjukkan sikap kenegarawanan, yang terbukti dengan penyelesaian masalah tersebut.
"Jangan karena ada masalah kemudian isunya digeser kemana-mana nanti terjadi saling gesekan, saling tidak percaya satu sama lain," tegasnya.
