Wacana terbaru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai pengecilan ukuran rumah subsidi memicu perdebatan sengit. Menteri terkait mengusulkan luas bangunan rumah subsidi diperkecil hingga 18 meter persegi sebagai solusi keterjangkauan hunian di perkotaan. Ide ini didasari oleh tingginya harga tanah di kota yang menjadi kendala bagi generasi muda untuk memiliki rumah.
Salah satu pengembang properti besar bahkan menawarkan konsep rumah dengan luas hanya 14 meter persegi. Mereka mengklaim rumah mungil ini dapat dijual dengan harga terjangkau, sekitar Rp100 juta hingga Rp140 juta. Namun, dengan harga tersebut, lokasi yang ditawarkan masih berada di pinggiran kota, jauh dari pusat aktivitas.
Ide rumah subsidi super minimalis ini menuai kritik pedas dari berbagai kalangan. Arsitek ternama menilai ukuran tersebut tidak manusiawi dan melanggar standar hunian layak. Ukuran yang terlalu kecil dinilai tidak memenuhi standar ruang gerak dan kebutuhan sosial manusia.
Standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh UN Habitat dan WHO, menekankan pentingnya ruang terbuka hijau dan luas minimal hunian per orang. Rumah dengan luas 14-18 meter persegi jauh dari memenuhi standar tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan tekanan psikologis dan sosial, memicu konflik keluarga, serta menurunkan kualitas hidup.
Pakar properti juga pesimis dengan ide ini. Mereka berpendapat rumah sekecil itu lebih cocok untuk kos-kosan daripada hunian keluarga. Mereka khawatir kebijakan ini justru membuat rumah subsidi tidak laku.
Sebagai solusi, banyak pihak menyarankan pemerintah untuk fokus pada pembangunan hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun. Dengan hunian vertikal, kebutuhan ruang dapat dipenuhi melalui fasilitas publik yang tersedia, seperti taman dan ruang komunal. Selain itu, pembangunan hunian vertikal dinilai lebih efektif dalam mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.
Wacana rumah subsidi mungil ini memicu pertanyaan mendasar: apakah mengejar angka kepemilikan rumah dengan mengorbankan kualitas hidup adalah solusi yang tepat? Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali rencana ini dan mencari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
