Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak negatif penerapan ekonomi kapitalisme yang tidak terkendali. Dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)`25, Rusia, ia menyoroti fenomena "state capture" yang membahayakan.
"State capture" merupakan bentuk korupsi sistemik di mana kepentingan kelompok tertentu, baik swasta maupun individu, secara signifikan mempengaruhi kebijakan negara. Prabowo menjelaskan bahwa kondisi ini dapat muncul ketika kapitalisme berjalan tanpa aturan, menciptakan kolusi antara pengusaha besar dan pejabat pemerintah.
Kondisi ini, menurut Prabowo, dapat memperburuk keadaan negara berkembang seperti Indonesia. Kemitraan tersembunyi antara pebisnis dan pejabat publik tidak akan efektif dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan.
Oleh karena itu, Indonesia memilih jalan tengah dalam prinsip ekonominya, mengambil aspek positif dari sosialisme dan kapitalisme. Negara membutuhkan kreativitas dan inisiatif yang ada dalam kapitalisme, namun pemerintah juga harus campur tangan dalam perekonomian untuk mengurangi kemiskinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam sosialisme.
"Sosialisme murni tidak efektif, itu utopia. Kapitalisme murni menghasilkan ketidaksetaraan. Indonesia memilih jalan tengah," tegas Prabowo.