Presiden Donald Trump berencana memasukkan biaya penempatan puluhan ribu tentara Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang dalam negosiasi tarif. Langkah ini mengkhawatirkan kedua negara, yang berusaha memisahkan isu keamanan dari perdagangan.
Trump menyatakan pembagian beban biaya pertahanan akan menjadi bagian dari negosiasi komprehensif dengan Seoul. Isu ini juga disinggung selama kunjungan pejabat Jepang ke Washington. Jepang menampung sekitar 50.000 tentara AS, sementara Korea Selatan menampung 28.500. Kedua negara mengandalkan perlindungan nuklir AS dari ancaman China, Rusia, dan Korea Utara. Kehadiran pasukan AS juga vital bagi proyeksi kekuatan militer AS di kawasan.
Trump sebelumnya mengancam menarik pasukan AS jika negara-negara tersebut menolak membayar lebih. Pada masa jabatan pertamanya, ia menuntut pembayaran miliaran dolar lebih banyak. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kim Hong-kyun, menyatakan Seoul tengah mempersiapkan berbagai skenario, meskipun Washington belum secara resmi mengusulkan renegosiasi Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) yang mendasari dukungan Korea Selatan terhadap pasukan AS. Menteri Keuangan Choi Sang-mok menegaskan biaya pertahanan tidak akan ditinjau ulang.
Seorang pejabat pemerintah Jepang menyatakan bahwa Tokyo menganggap masalah pengeluaran pertahanan terpisah dari tarif. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Jepang tidak setuju biaya pertahanan menjadi bagian dari negosiasi tarif.
Danny Russel dari Asia Society Policy Institute menilai tindakan Trump sebagai "taktik tekanan yang disengaja." Ia menambahkan bahwa Trump melihat hubungan aliansi sebagai transaksi dan bertekad memperoleh keuntungan ekonomi yang sepadan dengan perlindungan pertahanan AS.
Sebelum pemilihan umum AS sebelumnya, Korea Selatan dan pemerintahan Presiden Joe Biden menandatangani SMA lima tahun yang baru. Berdasarkan perjanjian ini, Seoul meningkatkan kontribusinya sebesar 8,3% menjadi USD1,47 miliar pada tahun pertama, dengan peningkatan selanjutnya terkait indeks harga konsumen.
SMA pertama kali dimulai pada tahun 1991. Perjanjian yang ditandatangani sebelumnya adalah perjanjian ke-12 antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Komandan Pasukan AS di Korea, Xavier Brunson, memuji kontribusi Korea Selatan terhadap anggaran pertahanan dan pembelian besar-besaran senjata serta pesawat tempur Amerika.
Jepang memiliki penempatan pasukan AS terbesar di luar negeri. Berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan pada tahun 2022, biaya tahunan rata-rata yang ditanggung Jepang untuk pemeliharaan pasukan AS berjumlah sekitar 211 miliar yen atau sekitar USD1,48 miliar. Perjanjian ini akan berakhir pada Maret 2027.